Jurnalmedia - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, ditunjuk menjadi salah satu Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Terkait hal itui, Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Muliaman membeberkan alasannya. Muliaman mengungkapkan alasan penunjukkan Tony sebagai Dewas, lantaran untuk menarik perhatian publik dunia dan membutuhkan eksposur di kancah internasional.

"Iya (Tony Blair ditunjuk) mewakili global view. Saya kira siapa pun dia, tapi yang penting kan exposure internasional Danantara harus kuat," ujar Muliamann di The Gade Tower, Jakarta, yang dikutip Kamis (27/2/2025).

Tony Blair diketahui pernah ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat untuk pembangunan proyek Ibu Kota Negara oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Selain Tony, jajaran Dewan Pengawas Danantara antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara dan eks Ketua Dewan OJK Muliaman Hadad menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

Sedangkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu didapuk menjadi Dewan Penasihat.

Sementara, jajaran pimpinan yakni Kepala (BPI) Danantara atau chief executive officer (CEO) dipimpin oleh Rosan Roeslani, yang merupakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Menteri Investasi dan Hilirisasi. Rosan juga dibantu Pandu Patria Sjahrir, yang menjabat sebagai chief investment officer (CIO) Danantara dan Dony Oskaria sebagai chief operation officer (COO).  Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagai anggota dari Dewan Pengawas Dana Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

Peluncuran Danantara dilakukan usai Prabowo menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Kepresidenan. BPI Danantara ini dibentuk setelah revisi UU BUMN disepakati oleh DPR.

Danantara nantinya akan mengelola aset negara. Disebutkan akan ada sekitar USD 980 miliar atau setara Rp15.978 triliun. 

Danantara akan mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN). Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.